Prof. Sukadi M.Pd., M.Ed

Ideologi Pendidikan Karakter Bangsa

Posted on: January 27, 2011

A. Pendahuluan

Peringatan hari Pendidikan Nasional tahun 2010 ini menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian upaya membangun karakter bangsa. Tema yang diangkat, karena itu, cocok sekali, yaitu: ”Pendidikan Karakter untuk Membangun Keberadaban Bangsa”. Betapa sayangnya, jika tema yang baik dan mulia ini hanya dijadikan peringatan secara seremonial sehari saja. Memang, tidaklah mudah untuk mewujudkan tema tersebut menjadi pola berpikir, nilai-nilai dan sikap, komitmen, kehendak, serta pola tindakan bersama semua komponen bangsa. Tetapi, menjadi tugas semua anak bangsa jugalah tentunya bagaimana memegang teguh komitmen bersama membangun sistem pendidikan bagi generasi muda yang mampu menumbuhkembangkan karakter dan keberadaban Bangsa Indonesia sekaligus.

Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah conditio zine qua non bagi Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal ini dapat diwujudkan jika individu-individu manusia Indonesia sebagai pendudukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur dalam rangka membangun keberadaban bangsa. Karakter bangsa yang dimaksud adalah yang telah membentuk kepribadian Pancasila sebagaimana diakui bahwa Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Karena karakter sebagai faktor kepribadian tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya, maka manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila juga sesungguhnya tidaklah dapat dilepaskan dari karakter budaya nasional Indonesia. Karakter budaya nasional Indonesia dimaksud adalah yang bertumpu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010:9-11).

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa budaya nasional juga berbasis pada kearifan budaya lokal yang hidup dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang multikultur dalam bentuk modal sosial yang tumbuh dan berkembang menjadi pelangi kekayaan kebudayaan nasional. Kearifan lokal orang Bali, misalnya, telah memiliki modal sosial yang sejalan dengan nilai-nilai nasional adalah dalam bentuk kearifan Tri Hita Karana. Dengan kearifan dan nilai-nilai Tri Hita Karana inilah orang Bali yang mengaku dan menjadi satu sebagai bangsa Indonesia juga berperan nyata dalam mengkontribusi pengembangan kekayaan kebudayaan nasional dan pengembangan karakter bangsa Indonesia.

Tidak kalah pentingnya, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya pula budaya nasional tidaklah lekang dari pengaruh budaya global, terutama karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai modern dan globalnya. Beberapa isme-isme besar pengaruh global yang turut mempengaruhi kehidupan budaya nasional dan lokal masyarakat Indonesia, antara lain adalah: neoliberalisme, ideologi pasar (ideologi komoditi), hedonisme, konsumerisme, materialisme, individualisme, kapitalisme, sekulerisme, penghargaan yang tinggi terhadap HAM, demokrasi, dan sejenisnya.

Pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional dengan interaksi budaya lokal dan global seperti di atas telah memberikan kesadaran kepada pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat monopluralistik dengan sebuah adagium yang dapat digambarkan dalam karakter kehidupan yang memiliki kemampuan think globally, act locally, and commit nationally (Sukadi, 2006). Ketiga karakter kemampuan atau kompetensi ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan harus diintegrasikan dan disenergikan sehingga menjadi satu kekuatan modal sosial budaya nasional yang dinamis.

Integrasi dan sinergi ketiga kemampuan dan kepribadian tersebut telah mampu membentuk dan menjadi karakter yang memberikan identitas nasional kepada manusia Indonesia yang  bisa dijabarkan dalam penghargaan nilai-nilai. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian nasional tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan dan toleransi, dan  menghargai keberagaman. Karakter manusia dan masyarakat Indonesia juga menonjolkan: persaudaraan umat  manusia, cinta damai, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai kecerdasan, kreativitas dan inovasi, motivasi berprestasi, etos kerja, mandiri dan kewirausahaan, disiplin, kompetisi secara fair, dan bekerjasama untuk perdamaian. Sebagai satu komunitas bangsa, masyarakat Indonesia juga mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa gotong royong, menunjukkan semangat patriotisme dan kepahlawanan, menjunjung tinggi nasionalisme dan mengabdikan diri untuk dharma negara, beretika untuk menghargai lingkungan, dan mengembangkan budaya malu. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain adalah: etika dialog,  komunikatif, jujur, terbuka, demokratis, setia dan patuh kepada pemimpin, serta menghargai dan mematuhi norma-norma dan hukum. Tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja, mengakui dan menghormati keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan orientasi masa  lalu masa kini dan masa depan (bandingkan dengan Pemerintah Republik Indonesia; 2010:20-22).

Sayangnya, kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia oleh banyak pihak diakui telah menunjukkan adanya degradasi atau demoralisasi dalam pembentukan karakter dan kepribadian Pancasila tersebut. Degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai inti atau core values dari pembentukan karakter bangsa berdasar Pancasila tersebut tidak saja terjadi di kalangan masyarakat awam di tingkat akar rumput, tetapi juga sudah merambah ke kepribadian para profesional, tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para pemimpin bangsa dan negara. Tidak mengherankan, karena itu, jika banyak penilaian masyarakat internasional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia dan birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah birokrasi pemerintahan paling buruk kedua di dunia (Baca Balipost). Dua penilaian ini saja sudah mencerminkan bagaimana kesatuan nilai-nilai Pancasila telah terabaikan dan termarginalkan dalam pembangunan karakter bangsa Indoneasia.

Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia (2010:16-19), dewasa ini ada enam permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul pula berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi  nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini muncul dalam berbagai kasus, seperti: kasus narkoba yang makin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa yang makin menghiasi berita TV, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pornografi dan porno aksi yang makin vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik, hubungan seks bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda siswa dan mahasiswa, tindakan KKN di mana-mana, serta kasus mafia hukum dan peradilan. Tidak kalah hebohnya adalah munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat  Indonesia sendiri, kasus money politics dalam pilkada dan pemilu legislatif, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang makin tajam dan  tidak fair, pameran kekayaan yang makin tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin, kasus penggusuran kelompok miskin di kota-kota besar, dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat. Kasus-kasus tersebut adalah sedikit contoh kecil dari gunung es bagaimana degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dewasa ini.

Proses degradasi nilai dan moral tersebut bukanlah proses yang singkat hingga memunculkan karakter manusia Indonesia yang cenderung memiliki nilai-nilai positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika pembudayaan nilai-nilai menyimpang tersebut pada dasarnya juga adalah hasil proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan generasi masyarakat yang kurang berkarakter Pancasila.  Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.  Rektor IAIN Jakarta pernah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang membangun sifat-sifat: berterima kasih dan memaafkan (orphan), menjadi diri sendiri (wanderer), memiliki mental juara (warrior), membantu orang lain dengan iklas (altruist), bahagian dan damai (innocent), dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin (magician). Menurut Mahatma Gandhi pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: “to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat) (Williams dan Megawangi, 2010). Jelaslah bahwa pendidikan karakter bangsa itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.

Lembaga Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa berbasis Pancasila dalam rangka memajukan keberadaban bangsa. Sesuai dengan visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) IV (2003-2010), maka pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dasar untuk mencapai visi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa daya saing bangsa hanya dapat dicapai dalam bingkai karakter bangsa dan peradaban yang kuat. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan dan titik kulminasi proses pendidikan dalam jenjang pendidikan formal jelas memiliki peran dan tanggung jawab dalam memantapkan pembinaan karakter bangsa yang telah dibangun dan dikembangkan sejak pendidikan dasar. Untuk itu pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan yang kuat, memahami bagaimana menjadi warganegara yang baik dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Brodjonegoro, 2003).

Karakter, sebagaimana didefinisikan oleh Simon Philips  (2008), adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A (2007) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ”ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan’. Sementara itu, Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Akhirnya, Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Dari empat definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya.

Karakter dengan definisi seperti di atas, menurut Foerster memiliki empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat ciri karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. ”Orang-orang modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior.” Karakter inilah yang menentukan performa seorang pribadi dalam segala tindakannya.

Tetapi,  karakter bukanlah masalah kepribadian individualitas saja. Dalam pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominankan bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai ”kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa”. Sejalan dengan pengertian ini, karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 7). Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektif-sistemik masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban.  Semua upaya ini adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar Pancasila.

Bagaimana karakter seperti di atas dimantapkan melalui proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi? Inilah yang menjadi fokus utama kajian dalam pengembangan Panduan  Pendidikan Karakter untuk Perguruan Tinggi ini.  Sebelum jauh kita menganalisis bagaimana implementasi pendidikan karakter bangsa, perlu kiranya dipahami dan diyakini terlebih dahulu bagaimana kita membangun ideologi yang tepat untuk mempedomani pengembangan hakikat pendidikan karakter bangsa dalam rangka membangun Karakter Bangsa Indonsia.

 

B. Hakikat Pendidikan Karakter

Di atas telah disebutkan bahwa pendidikan karakter sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari program pendidikan pada umumnya. Karena itu, untuk memahami makna pendidikan karakter tidaklah bisa dilepaskan dari makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan, di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jelas sekali dari rumusan pengertian pendidikan tersebut bahwa proses pendidikan tidak bisa lepas dari tujuan-tujuan pembentukan karakter peserta didik sebagaimana tersurat dari konsep-konsep: memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Dengan rumusan pengertian pendidikan seperti tersurat di atas bahkan dapat dikatakan bahwa yang utama dan dominan dalam proses pendidikan itu sendiri sesungguhnya adalah proses pendidikan karakter di samping terjadi pula proses pendidikan untuk peningkatan kecerdasan intelektual dan pendidikan untuk keterampilan hidup yang diperlukan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

Tersurat pula bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan dasar pendidikan tersebut, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lagi-lagi dari rumusan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional seperti tergambar di atas, tampak nyata bahwa pendidikan nasional itu yang utama dan dominan adalah program pendidikan karakter. Dari dasar pendidikan nasional tampak jelas bahwa yang melandasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila, termasuk yang tersurat dan tersirat di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dari sini dapat dipahami bahwa landasan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya adalah pembentukan karakter kehidupan berbangsa. Demikian pula dengan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman jelas menunjukkan bahwa jiwa atau roh pendidikan nasional itu sesungguhnya pembentukan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kebudayaan nasional, dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam pertumbuhan dan perkembangan jaman. Jadi, tidaklah ada dasar pendidikan yang lekang dari nilai-nilai yang akan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia dan warga negara Indonesia seutuhnya. Karena itu, fungsi dan tujuan pendidikan juga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik yang dapat digambarkan dengan manifestasi nilai-nilai seperti: membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengapa pendidikan karakter adalah yang dominan atau utama dalam pelaksanaan program pendidikan? Karena, pendidikan karakter itu sendiri adalah roh, semangat, energi, atau spirit yang menjiwai dan akan menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan pendidikan. Di sini, pendidikan tanpa roh, spirit, atau jiwa tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Doni Koesoema A.(2010:115) roh pendidikan  karakter dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi pendidikan karakter dapat memacu dan meningkatkan kemampuan intelektual dan akademis, di sisi lain pendidikan karakter dapat menjadi usaha pemertahanan dan pengembangan kapasitas moral peserta didik. Kedua kekuatan ini dapat menjadi idealisme pendidikan agar dapat mengarahkan peserta didik semakin mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat. Demikian pula pendidikan tanpa jiwa dan spirit yang jelas dalam bentuk pendidikan karakter diyakini akan dapat menjadi bumerang bagi kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Hal ini sangat jelas dinyatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: “to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” ( Williams dan Megawangi, 2010). Hal senada juga pernah dinyatakan oleh Horace Mann (1837) bahwa “the highest and noblest office of education pertains to our moral nature. The common school should teach virtue before knowledge, for knowledge without virtue poses its own dangers” (Elmubarok, 2008: 106).

Lalu, apa dan bagaimana sesungguhnya pendidikan karakter tersebut? Mengacu pada pengertian pendidikan yang berjiwa pendidikan karakter di atas sesungguhnya pendidikan karakter adalah proses pemberdayaan (empowering) potensi peserta didik, proses humanisasi (humanizing), dan proses pembudayaan (civilizing). Sebagai proses pemberdayaan, pendidikan karakter pada dasarnya adalah usaha sadar untuk memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Proses ini juga memberdayakan peserta didik sebagai makhluk yang menyadari memiliki sejumlah potensi dan menyadari keterbatasannya dengan cara knowing the what and knowing the why; appreciate mean and end; dan experincing, acting, and behaving. Pendidikan karakter bukanlah proses pengajaran yang bersifat transfer informasi semata. Pendidikan karakter juga bukanlah proses penanaman nilai-nilai belaka. Begitu pula pendidikan karakter bukanlah hanya melatih peserta didik untuk memiliki keterampilan-keterampilan teknis dan kejuruan semata. Lebih dari itu semua, pendidikan karakter adalah proses memfasilitasi, membimbing, mendorong, memberi semangat, menemani, mengarahkan, menguatkan, dan menyontohkan atau meneladankan kepada peserta didik bagaimana seluruh potensinya dapat diaktualisasikan secara optimal menjadi berbagai bentuk kapabilitas yang akan membentuk karakter atau kepribadian peserta didik. Potensi-potensi yang dapat diberdayakan itu pun sifatnya holistik dan multidimensional. Potensi-potensi itu bisa dilihat dari keutuhan aspek-aspek: pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, keterampilan, konfidensi, komitmen, maupun kompetensinya. Bisa juga potensi itu diwujudkan dalam dimensi kecakapan-kecakapan hidup secara: personal, sosial, intelektual, akademis, dan vokasional. Di sisi lain, potensi-potensi itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk multikecerdasan: pengetahuan fisik, kinestetik, emosional, sosial, intelektual, moral, estetis, dan spiritual. Yang lain lagi berusaha mewujudkan potensi-potensi itu dari segi: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to obey God Almighty. Kesadaran yang lain dapat mengintegrasikan potensi-potensi: kemampuan berpikir yang baik dan benar, berkata-kata yang baik dan benar, dan berbuat yang baik dan bijaksana. Yang lainnya lagi dapat pula diintegrasikan antara kemampuan, kepribadian, dan skills atau keterampilan.

Diakui bahwa pendidikan karakter yang bersifat memberdayakan seperti ini akan berdampak ganda. Pendidikan karakter seperti ini tidak saja akan meningkatkan kemampuan intelektual dan akademis peserta didik, tetapi juga dapat menguatkan dan mengembangkan kepekaan dan tanggung jawab moral dalam rangka membentuk karakter atau kepribadian kuat dan luhur.

Pendidikan karakter juga dapat dipahami sebagai proses humanisasi dalam rangka memanusiakan manusia menjadi manusiawi. Di sini proses pendidikan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek dengan menjadikannya sebagai robot bagi kehendak orang dewasa. Pendidikan karakter sebagai proses manusiawi, sebaliknya, menjadikan peserta didik sebagai subjek yang bebas, mandiri, dan kritis. Pendidikan karakter haruslah mampu menyadarkan peserta didik tentang eksistensi dirinya dan tentang realitas sosialnya, dan untuk selanjutnya, dengan kesadarannya, peserta didik bersama-sama pendidik melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk ini perlu ada proses penyadaran psikologis, sosial, moral, dan spiritual, pemberdayaan, pembinaan, pengembangan, dan perluasan seperangkat sistem nilai dan norma ke dalam tatanan nilai dan keyakinan (value and belief system) peserta didik secara layak dan manusiawi.

Proses manusiawi juga bermakna bahwa program pendidikan haruslah mampu menghargai keutuhan eksistensi dan jati diri manusia. Dalam pandangan Pancasila, manusia itu adalah makhluk monopluralistik. Dalam susunan kodratnya manusia itu tersusun dari aspek jasmaniah/raga (materi) dan unsur jiwa (rohaniah) dengan segala sifatnya yang saling berkaitan. Dari kedudukan kodratnya, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk biologis, makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berpikir yang berbudi sekaligus. Kelima kedudukan dengan sifat-sifatnya yang unik ini pun tidak dapat dipisah-pisahkan, melainkan saling mengkait satu sama lain. Akhirnya, dari perkembangan kodratnya manusia itu adalah makhluk yang dilahirkan, tumbuh dan berkembang, dan akhirnya mengalami kemusnahan baik secara fisik maupun mental. Konsekuensi dari pandangan seperti ini adalah pendidikan mestinya tidaklah mereduksi manusia sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang bebas,mandiri, dan integral. Manusia bukanlah hanya makhluk pemikir yang hanya perlu dikembangkan kecerdasan intelektualnya saja. Pendidikan karakter sebagai proses manusiawi, haruslah menghargai subjek didik secara utuh sehingga perlu diberdayakan fisik dan mental atau rohaniahnya, perlu disinergikan hakikatnya sebagai makhluk biologis, religius, individu, sosial, dan makhluk berpikir yang berbudi secara serasi selaras dan seimbang, dan perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip lahir, tumbuh dan berkembang, serta kealpaannya secara fisik dan mental. Proses pendidikan, karena itu, bukanlah proses pembinaan psikologis semata. Pendidikan karakter haruslah mampu mensinergikan perkembangan proses fisik  biologis, proses psikologis, proses sosial, proses budaya, proses estetis, proses moral, dan proses spiritual sekaligus. Untuk ini pendidikan karakter menciptakan sebuah lingkungan hidup dan lingkungan sosial budaya yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan dan kepribadian sebagai cermin keseimbangan intelektual, moral, dan spiritual (Doni Koesoema A., 2010: 116). Jika ini dapat diberdayakan, maka terbentuklah karakter yang kuat yang mencerminkan keutuhan sifat-sifat manusiawi tersebut.

Pendidikan karakter itu juga adalah sebuah proses civilisasi atau proses peradaban. Di sini terjadi proses internalisasi, proses pembiasaan, dan proses pembudayaan. Dalam proses-proses ini pendidikan membantu membangun sistem pengetahuan, nilai-nilai, sistem keyakinan, norma-norma, tradisi atau kebiasaan, peraturan dan kecakapan yang koheren dan berguna bagi individu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan bahkan bagi bangsa dan negara sebagai satu kesatuan sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang beradab.  Pendidikan karakter membantu peserta didik sebagai warga negara membangun civic knowledge, civic values and attitude, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence, dan civic culture dalam rangka membangun masyarakat civil yang beradab (Winataputra, 2001). Gambaran seperti ini dicontohkan dengan baik oleh  Brooks dan Goble, seperti dikutip oleh Doni Koesoema A. (2010: 116), sebagai berikut.

“Pendidikan karakter yang secara sistematis diterapkan dalam pendidikan …merupakan sebuah daya tawar berharga bagi seluruh komunitas. Peserta didik mendapatkan keuntungan dengan memperoleh perilaku dan kebiasaan positif yang mampu meningkatkan rasa percaya dalam diri mereka, membuat hidup mereka lebih bahagia dan lebih produktif. Tugas-tugas pendidik menjadi lebih ringan dan lebih memberikan kepuasan ketika peserta didik memiliki disiplin yang lebih besar di dalam kelas. Para orangtua juga bergembira ketika anak-anak mereka belajar untuk menjadi lebih sopan, memiliki rasa hormat, dan lebih produktif. Para pengelola lembaga pendidikan akan menyaksikan berbagai macam perbaikan dalam hal disiplin, kehadiran, beasiswa, pengenalan nilai-nilai moral bagi peserta didik maupun guru, demikian juga berkurangnya tindakan vandalisme di sekolah dan di masyarakat.”

Pendidikan karakter dengan gambaran seperti di atas tidaklah bisa hanya menjadi monopoli tanggung jawab lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi saja. Pendidikan karakter sebagai proses pemberdayaan, proses humanisasi, dan proses civilisasi haruslah menjadi tanggung jawab bersama sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tidaklah mungkin seorang guru mengajarkan nilai-nilai kejujuran di sekolah, jika kebijakan UAN dari pemerintah, misalnya, telah membuat guru-guru terpaksa harus membantu siswanya menyelesaikan soal-soal ujian. Tidaklah mungkin juga sekolah mengajarkan nilai-nilai kerja sama dan gotong royong, jika dalam masyarakat banyak terjadi konflik sosial bersenjata. Tetapi, ini juga tidak berarti bahwa sekolah atau perguruan tinggi bisa menghindar dari tanggung jawab pendidikan karakter hanya karena dalam masyarakat telah terjadi gejala demoralisasi atau patologi sosial. Ini karena sesungguhnya kita pun bisa berharap bahwa pendidikan karakter yang dengan baik dilakukan dapat menjadi wahana yang ampuh sebagai strategi preventif dan kuratif atas munculnya gejala penyakit sosial di dalam masyarakat.

Karena efektivitas pendidikan karakter merupakan kontribusi dari integrasi tanggung jawab sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka pendidikan karakter tidak bisa hanya mengandalkan bentuk pengajaran nilai-nilai apalagi hanya pada satu mata pelajaran tertentu. Pengajaran nilai-nilai hanyalah salah satu bentuk atau strategi pendidikan karakter. Jauh akan lebih efektif jika pendidikan karakter dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergis baik melalui pendekatan pembelajaran di kelas, penciptaan kultur sekolah, pendekatan berbasis komunitas, dan dukungan kebijakan-kebijakan pendidikan yang relevan. Di sini pembelajaran di kelas secara terintegrasi oleh seluruh guru berfungsi untuk mengembangkan proses pemberdayaan (empowering) dan humanisasi (humanizing) bagi pengembangan karakter peserta didik yang diinginkan. Penciptaan kultur sekolah atau perguruan tinggi selanjutnya memberikan landasan humanisasi (humanizing) dan pembudayaan (civilizing) kepada peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik membiasakan pola-pola perilaku yang berlandaskan nilai-nilai moral yang dikehendaki. Pendekatan berbasis masyarakat dimaksudkan untuk membiasakan, memantapkan, dan menguatkan nilai-nilai dan kompetensi yang telah dimiliki serta memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas hidup di masyarakat. Di sini perlu ada hubungan yang harmonis antara sekolah, orang tua dan masyarakat dalam tanggung jawab pelaksanaan pendidikan karakter. Akhirnya, dukungan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan karakter itu sendiri akan membantu peserta didik memahami makna hubungan antara nilai-nilai pendidikan karakter yang dibina dan dimantapkan di sekolah dan di masyarakat dengan operasionalisasinya secara sinkron dalam perbaikan mutu pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.

 

C. Pancasila sebagai Ideologi Pendidikan Karakter Bangsa

Pada tanggal 20-22 Nopember 2007 di Hotel Quality Makasar dilansungkan Training of Trainers (TOT) Project Citizen bagi para kepala SMP, Guru PPKn SMP, dan dosen Jurusan PPKn sewilayah Indonesia Timur. TOT ini terselenggara berkat kerjasama antara Center for Civic Education Indonesia di Jakarta dengan Departemen Pendidikan Nasional. Pada acara pembukaannya, Direktur Center for Civic Education Indonesia, yang adalah orang Amerika, menyatakan bahwa dirinya, walaupun bukan orang Indonesia, hormat dan bangga dengan Pancasila sebagai salah satu ideologi besar dunia. Menurutnya, lebih lanjut, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat komprehensif dalam memandang hakikat kemanusiaan manusia Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi juga memiliki nilai-nilai yang bersifat universal yang bisa diterima oleh semua penduduk dunia. Sayangnya, katanya mengkritik, mengapa Pancasila cenderung hanya tampak nyata ada di simbol burung Garuda Pancasila yang ada di tembok-tembok atau dinding ruang kantor atau dinding ruang kelas di sekolah, tetapi kurang tampak nyata ada di pola berpikir, nilai-nilai, sikap, komitmen, perilaku, dan kompetensi setiap warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan itu, merevitalisasi dan mereaktualisasi Pancasila  sebagai landasan filosofis dan ideologis pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pelaksanaan pendidikan karakter bangsa, tidaklah bisa ditawar-tawar. Hal ini agar Pancasila dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu proses pendidikan. Dengan kerangka berpikir seperti ini jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologis pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam rangka pendidikan karakter bangsa.

Menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia tidaklah cukup hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan pendidikan nasional yang dituliskan pada peraturan perundang-undangan, pada makalah/kertas kerja, atau pada sambutan pejabat pendidikan saja seperti yang selama ini terjadi. Menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia haruslah mampu menjadikan Pancasila sebagai jiwa, roh, dan semangat spiritual yang akan menuntun pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam menjawab persoalan hakiki dan mewujudkan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pertama, bagaimanakah hakikat sistem pengetahuan yang hendak dibangun masyarakat dan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila? Kedua, nilai-nilai fundamental apakah yang melandasi pengembangan sistem pengetahuan tersebut dan bagaimana nilai-nilai itu dikembangkan? Ketiga, bagaimanakah sistem pengetahuan dan nilai-nilai tersebut membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya? Keempat, kompetensi manusia Indonesia yang bagaimanakah yang hendak diwujudkan sesuai dengan karakter bangsa yang hendak dibangun berlandaskan Pancasila? Kelima, karena pendidikan sebagai suatu sistem bukanlah hanya unsur output melainkan juga proses, maka pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana Pancasila juga harus mempedomani peraturan, kebijakan, dan tindakan untuk mewujudkan sistem pengetahuan, nilai-nilai, komitmen dan kehendak, karakter, dan kompetensi yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Pancasila dapat menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam pengembangan sistem pengetahuan. Di sini Pancasila memiliki pandangan yang utuh tentang sistem pengetahuan. Secara ontologis Pancasila yang mengakui dasar hakikat manusia meyakini bahwa sumber pengetahuan itu tidaklah semata-mata objek pengetahuan empirik atau pengetahuan rasional saja. Menurut Pancasila, manusia sebagai pembangun dan pengembang pengetahuan memiliki dimensi-dimensi pengetahuan secara utuh meliputi: pengetahuan fisik dunia empirik, pengetahuan emosional, pengetahuan intuitif, pengetahuan intelektual yang rasional, pengetahuan sosial, pengetahuan moral, dan pengetahuan spiritual (Kaelan, 2003). Dalam bahasa yang lebih operasional, sistem pengetahuan seperti ini diakui adalah sebagai hasil dari olah pikir, olah rasa dan karsa, olah hati, olah iman, dan olah raga. Karena itu, salahlah jika dalam sistem pendidikan nasional hanya dibangun pengetahuan intelektual dan empirik semata. Manusia Indonesia menurut pandangan Pancasila adalah makhluk berpikir yang berdimensi ganda, namun bersifat monopluralistik. Secara epistemologis, karena itu, Pancasila dalam membangun sistem pengetahuan  yang utuh tersebut tidaklah hanya menggunakan kriteria kebenaran rasional dan empirik yang bersifat sekuler melalui penggunaan pendekatan atau metode ilmiah semata. Karena keseimbangan hakikat manusia sebagai makhluk monopluralistik, maka manusia Indonesia membangun sistem pengetahuannya yang utuh bisa juga melalui pendekatan atau proses-proses imaginatif dan intuitif yang menekankan nilai rasa, pendekatan konsensus yang menekankan nilai-nilai sosial, pendekatan reflektif yang menekankan nilai keluhuran budi atau moral, dan pendekatan kontemplatif untuk mendapatkan kebenaran ilham yang menekankan nilai-nilai transenden yang bersifat spiritual (Kaelan, 2006). Inilah hakikat manusia Indonesia seutuhnya dari aspek fisik dan kejiwaannya. Dengan kerangka filosofi pengetahuan seperti ini, jelaslah bahwa manusia Indonesia tidaklah dipandang hanya dalam hakikatnya sebagai makhluk jasmaniah dan makhluk berpikir saja yang perilakunya hanya mengikuti hukum rasionalitas dan hukum materialistik semata. Manusia Indonesia juga adalah makhluk yang memiliki rasa, intuisi, imajinasi, karsa, memiliki budi, memiliki cita-cita, makhluk bermasyarakat, dan bahkan makhluk spiritual. Dengan begitu Pancasila mengakui hakikat humanisme-sosio-kultural-religius.

Nilai-nilai, selanjutnya, yang mendasari pengembangan sistem pengetahuan menurut pandangan Pancasila merupakan pengalaman manusia Indonesia dalam mewujudkan dan mengimplementasikan hakikat kemanusiaannya yang utuh sebagai makhluk monopluralistik, baik dari dimensi makhluk religius, makhluk sosial, makhluk individu, makhluk jasmani, dan sebagai makhluk berpikir yang berbudaya. Pengalaman mewujudkan hakikat kemanusiaan yang utuh ini memberikan pengalaman nilai-nilai yang dianggap berharga dalam kehidupannya dan menjadi kriteria baginya dalam mebuat keputusan kebijakan baik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, makhluk jasmani, makhluk berpikir yang berbudaya, dan makhluk religius secara seimbang, serasi, selaras, dan harmonis. Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut ada yang bersifat fundamental seperti nilai-nilai fundamental Pancasila, ada pula yang bersifat nilai-nilai instrumental dan praksis. Sebagai insan atau makhluk religius, misalnya, manusia Indonesia mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan (crada, bhakt, dan karma wacana yang baik) kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan nilai-nilai toleransi, dan bahkan mengembangkan nilai-nilai Tat Twam Asi. Sebagai makhluk sosial, misalnya, manusia Indonesia berhasil mengembangkan nilai-nilai kelompok dan organisasi; nilai-nilai hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; nilai-nilai kerjasama secara gotong royong; kepekaan sosial dan nilai-nilai altruistik; nilai-nilai patriotisme dan kepahlawanan; nilai-nilai nasionalisme; serta nilai-nilai kepemimpinan. Sebagai makhluk pribadi atau individu, selanjutnya, manusia Indonesia juga secara harmonis mengembangkan nilai-nilai kemandirian, tanggungjawab, etos kerja dan motivasi berprestasi, disiplin, keuletan, kompetisi, kejujuran,  dan sejenisnya. Sebagai makhluk jasmani, manusia Indonesia juga tidak melupakan untuk mengembangkan nilai-nilai kecantikan atau keindahan, kenikmatan, keamanan, kesehatan dan kebugaran, dan sejenisnya. Akhirnya, sebagai makhluk berpikir yang berbudi, manusia Indonesia juga mengembangkan nilai-nilai kecerdasan dan atau keilmuan, nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan moral, kreativitas, gemar berinovasi, dan sebagainya.

Sistem pengetahuan dan nilai-nilai sebagaimana dijelaskan tersebut tidaklah dibangun manusia Indonesia dalam ruang hampa. Dengan landasan filosofis Pancasila, sistem pengetahuan dan nilai-nilai tersebut diyakini dibangun dalam hubungan manusia: antara dirinya sebagai benda fisik jasmaniah, dengan dirinya sebagai individu, dengan Tuhannya, dengan masyarakatnya, dengan bangsa dan negaranya, dengan masyarakat globalnya, dan dengan lingkungan alam sekitar dan alam rayanya yang dipandangnya memiliki hubungan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan-hubungan manusia seperti itu dapat dipahami pula dari  hubungan manusia Indonesia dengan dimensi ruang dan waktu serta aktivitasnya (Hasan, 2010). Sistem pengetahuan dan nilai-nilai itulah yang kemudian membuatnya menjalin hubungan yang seimbang, serasi, selaras, dan harmonis.

Bagaimana sistem pengetahuan dan nilai-nilai berlandaskan ideologi Pancasila  seperti di atas kemudian membentuk karakter manusia Indonesia? Di sinilah sesungguhnya peran manusia Indonesia sebagai makhluk berpikir yang berbudaya mendinamisasikan pengalaman nilai-nilai yang bersumber dari hakikat hidupnya sebagai makhluk religius, makhluk jasmaniah, makhluk sosial, dan makhluk pribadi dalam perang kehidupan yang selalu harus mempertimbangkan keseimbangan dua kutub kepentingan yang saling berbeda. Manusia Indonesia tidak pernah lepas dari perang antara memajukan kepentingan rohaniah/spiritual di satu sisi dengan  memajukan kepentingan jasmaniah/material di sisi lain. Bersamaan dengan itu ia tidak melupakan siapa jati dirinya dalam kehidupan masyarakatnya. Perang kehidupan seperti ini terungkap dalam nasihat bijaksana: “kumpulkanlah materi sebanyak-banyaknya dalam kehidupanmu seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Bersamaan dengan itu, dermakan atau yadnyakanlah materimu dengan 1000 tangan seolah-olah engkau akan mati esok hari.” Begitu pula ketika manusia Indonesia berperang untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya berhadapan dengan  mengutamakan kepentingan bersama masyararakat, bangsa, dan negaranya, ia juga semestinya tidak melupakan hakikatnya sebagai makhluk religius dan makhluk jasmaniah. Dinamika kehidupan yang dikendalikan oleh hakikat manusia sebagai makhluk berpikir yang berbudaya inilah yang selanjutnya  kemudian membentuk karakter manusia Indonesia yang dilandasi oleh sistem pengetahuan dan tata nilai berlandaskan Pancasila tersebut. Di sini, manusia Indonesia akan memiliki sistem pengetahuan Pancasila yang akan mengintegrasikan dan mensinergikan sifat-sifat pengetahuan fisik, emosional, intelektual, sosial, moral, dan spiritual sekaligus dengan dilandasi oleh sistem tata nilai yang akan memuliakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijakasanaan, dan keadilan sosial secara utuh. Jika dapat diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari,  pengamalan karakter inilah yang akan memberikan manfaat atau faedah sebesar-besarnya kepada manusia Indonesia baik dalam fungsinya sebagai makhluk religius, makhluk jasmaniah, makhluk sosial, makhluk pribadi, dan sebagai makhluk berpikir yang berbudaya sekaligus.

Pendidikan di Indonesia yang mengembangkan sistem pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena itu, tidaklah cocok hanya menekankan salah satu aspek pengetahuan dan atau nilai-nilai saja. Proses pendidikan haruslah mampu memberdayakan dan memberikan pengetahuan dan pengalaman nilai-nilai kepada peserta didik secara utuh dalam lingkungan yang kondusif yang mampu memberikan penguatan kepada peserta didik agar nilai-nilai tersebut dapat menjadi terinternalisasi membentuk karakter peserta didik sebagaimana digambarkan dalam karakter manusia Indonesia seutuhnya.

Bagaimana pendidikan di Indonesia menjalankan fungsinya untuk pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya? Untuk ini pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa bertentangan dengan landasan konstitusional Negara RI yaitu UUD 1945 yang pada dasarnya juga adalah berdasar Pancasila. Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 antara lain disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan, dan, karena itu, setiap warganegara haruslah mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa, berlandaskan filosofi Pancasila di atas, bukanlah hanya untuk mencerdaskan otak intelektual saja. Kecerdasan yang dimaksud dalam program pendidikan hendaklah mencakup olah iman, olah pikir, olah rasa dan karsa, olah budi,  dan olah raga. Jelaslah bahwa pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mencakup pemberdayaan dan peningkatakan kecerdasan iman spiritual, kecerdasan budi atau moral, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, kecerdasan rasa atau emosional, dan kecerdasan fisik. Kecerdasan yang seperti ini disebut dengan kecerdasan multidimensional.

Kecerdasan kehidupan bangsa yang bersifat multidimensional ini sangat diperlukan agar setiap warga negara Indonesia dapat menjadi warganegara yang baik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang baik tersebut adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jelaslah bahwa tujuan pendidikan tersebut sesungguhnya juga adalah tujuan pendidikan karakter di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hal ini karena tujuan pendidikan tersebut sesungguhnya membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian dalam setiap upaya pendidikan di Indonesia  semestinyalah juga diupayakan terselenggaranya sistem pendidikan karakter.

 

D. Ideologi Rekonstruksionisme sebagai Basis Pendidikan Karakter Bangsa

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan karakter ini lebih operasional, kita dapat berpedoman pada beberapa landasan ideologi pendidikan yang penerapannya dapat dilakukan secara selektif dan kritis disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan potensi-potensi pendidikan yang dimiliki serta nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Beberapa ideologi pendidikan yang dapat dipinjam karena telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat (terutama di barat) antara lain: perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme (lihat, Van Scotter, et al., 1985). Kemampuan kita memilih secara selektif dan melaksanakan secara analistis kritis akan memberikan pedoman kepada kita untuk mengembangkan pedagogi kritis yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara, relevan dengan tujuan pendidikan nasional, relevan dengan nilai-nilai luhur yang masih hidup dalam masyarakat, relevan dengan sumber daya yang kita miliki, dan relevan juga dengan tantangan kehidupan modern global yang kita hadapi. Untuk ini perlu direkomendasikan agar menerapkan ideologi pendidikan rekonstruksionisme (Somantri, 2001) dalam penerapan pendidikan karakter di Indonesia, tetapi tanpa meninggalkan pula nilai-nilai positif yang ada pada penerapan ideologi pendidikan perenialisme, esensialisme, dan progresivisme.

Pertama, dengan berakar kuat pada pandangan-pandangan intelektual dan sosiologis dari pemikiran pragmatisme, pemikiran filosofi pendidikan rekonstruksionisme cenderung menjadikan pendidikan sebagai wahana transformasi sosial bagi dan dipengaruhi pula oleh transformasi sosial budaya dalam masyarakat. Menurut keyakinan kaum rekonstruksionisme, pendidikan haruslah memimpin masyarakat untuk merealisasikan nilai-nilainya melalui tujuan-tujuan utama dan program-program pendidikan yang mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dan adil dari sebelumnya. Pendidikan karena itu diharapkan dapat menjadi agen-agen perubahan dan reformasi sosial budaya. Relevan dengan itu kurikulum pendidikan haruslah berbasis pada cita-cita ideal masyarakat di masa depan. Pelaksanaan program pendidikan dengan basis kurikulum seperti ini tidak hanya menjadikan program pendidikan memiliki misi sosio-paedagogis/andragogis dan sosio-akademis, tetapi juga memiliki misi sosio-kultural (Winataputra, 2001). Belajar haruslah aktif dan partisipatif dalam keterlibatan subjek didik pada program-program reformasi sosial melalui tindakan sosial politik warga negara. Karena itu, seluruh komponen pendidikan dengan seluruh civitasnya haruslah mampu memodelkan cita-cita masyarakat yang lebih adil, demokratis, sempurna, dan berkesejahteraan. Sama dengan aliran pemikiran progresivisme, dapat dikatakan bahwa pemikiran filosofi pendidikan rekonstruksionisme cenderung lebih mengembangkan pola pikir liberalisme pada umumnya dalam pengembangan proses dan program pendidikan tetapi dalam posisi yang lebih kritis atau liberasionis (O’neil, 2001; Van Scotter, et al., 1985).

Kedua, posisi pemikiran rekonstruksionisme dalam hubungan antara pendidikan dan masyarakat telah memberikan status yang jelas pada program pendidikan untuk menjadi agen perubahan sosial menuju kehidupan sosial budaya yang lebih baik. Jadi pendidikan haruslah berbasis pada kebutuhan masyarakat luas. Pendidikan tidak boleh terisolasi dari kepentingan masyarakat, jika masyarakat hendak menuju perubahan yang lebih baik, dan pendidikan mempunyai peran dalam proses perubahan masyarakat itu sendiri. Hal ini relevan dengan kebijakan pembaharuan pendidikan di Indoesia dewasa ini yang mengembangkan paradigma broad-based education (BBE)(Depdiknas, 2004; Suryadi, 2002).

Ketiga, dalam keterpurukan masyarakat dan kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara maju, bahkan dengan negara-negara tetangga, program-program pendidikan yang dikembangkan dengan menempatkan partisipasi sosial politik setiap warga belajar sebagai anggota  warga  negara,  sesuai dengan  keyakinan  rekonstruksionisme, berarti meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan setiap individu untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jika ini  dapat  diwujudkan, tentunya  cita-cita ideal masyarakat madani Indonesia dapat diwujudkan melalui pengembangan program pendidikan yang relevan, tidak saja pada tataran ideologis, tetapi bahkan sampai tingkat kebijakan strategis dan teknis operasional. Di sinilah pentingnya dikaji cita-cita masyarakat yang menjadi idealismenya, yang kemudian diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan-tujuan bersama antara masyarakat dan program pendidikan. Selanjutnya akan dikembangkan sampai ke tingkat kebijakan strategis dan operasional, bahkan sampai kepada penetapan kriteria-kriteria keberhasilannya yang dapat digunakan untuk menjadi standar keberhasilan program-program pendidikan dalam perannya sebagai agen reformasi sosial budaya di dalam masyarakat.

 

E. Penutup

Pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan di perguruan tinggi. Ini tidak saja penting sebagai langkah kuratif terhadap gejala demoralisasi dan patologi sosial di masyarakat, tetapi juga sebagai langkah preventif dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya atau pembentukan warga negara Indonesia yang baik yang mencerminkan karakter kehidupan berbangsa. Untuk kepentingan ini Pendidikan Karakter di perguruan tinggi perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya. Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan. Di samping itu, beberapa ideologi pendidikan lain yang telah diterapkan terutama di negara maju seperti ideologi perenialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan paedagogi kritis dapat digunakan secara selektif dalam melandasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia.

Dengan landasan ideologi Pancasila, tujuan pendidikan karakter diarahkan tidaklah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Tujuan pendidikan karakter secara operasional dapat dirumuskan dalam penguasaan seperangkat kecakapan yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, komitmen, dan kompetensi yang mencerminkan karakter dari budaya manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.  Dengan tujuan pendidikan karakter seperti inilah dikembangkan kompetensi lulusan pendidikan karakter di perguruan tinggi antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; kepekaan dan kepedulian sosial, bekerja sama dan gotong royong, serta bersatu dalam keberagaman; demokratis, bertanggung jawab, dan partisipatif; serta berorientasi hidup sehat, hemat, dan bersahaja.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, H. 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain Induk. Jakarta: Tanpa Penerbit.

Somantri, M. N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Sukadi. 2006. Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana (Studi Etnografi tentang Pengarh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan IPS di DMA Negeri 1 Ubud). Disertasi (tidak dipublikasikan. Bandung: UPI Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.

Van Scotter, R. D. et al. (1985). Social Foundations  of Education. Second Edition. Englewood Cliffs, New jersey: Prentice-Hall, Inc.

Widja, I G. 2009. Pendidikan sebagai Ideologi Budaya: Suatu Pengantar ke Arah Pendidikan Kritis. Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.

Williams, R.T. dan Megawangi, R. 2010. Kecerdasan Plus Karakter. www.teknologiotak.com. Diunduh Mei 2010.

Winataputra, U.S. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi (Tidak dipublikasikan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

January 2011
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Blog Stats

  • 1,602 hits

Archives

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Top Clicks

  • None
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: